INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berpartisipasi dalam mengamankan penyaluran dan penggunaan BBM bersubsidi, dinilai sebagai cermin ketidakmampuan pemerintah mengambil keputusan.
Menurut anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, kalau sekadar imbauan moral untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi tidak jadi masalah. Namun, membawa-bawa agama dinilai sudah terlalu jauh.
"Dengan langkah ini Kementerian ESDM jadi seperti kehilangan akal
sehat, karena di satu sisi Menteri Keuangan sudah teriak subsidi BBM
melonjak. Akhirnya MUI yang dijadikan bemper," ujarnya dalam siaran pers, Jumat (1/7/2011).
Ia menyarankan pemerintah mencari jalan lain kalau ingin beban subsidi BBM turun. "Lebih baik menggunakan cara yang terukur, seperti pembatasan konsumsi. Dengan pembatasan konsumsi, kan lebih bisa diukur dengan jelas," ujarnya.
Dalam pandangan anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III ini,
pemerintah tidak pantas menaikkan harga BBM bersubsidi tanpa membenahi dulu pemborosan dan kebocoran anggaran negara terlebih dahulu.
Sebagaimana diberitakan, Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral baru-baru ini mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berpartisipasi dalam mengamankan penyaluran dan penggunaan BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Terkait kerjasama dengan MUI tersebut, pemerintah berjanji dalam membuat kebijakan ke depannya akan selalu melibatkan lembaga ini. Timbul wacana kalau MUI akan mengeluarkan fatwa haram bagi orang kaya membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi alias premium. [bar]
0 komentar:
Posting Komentar