dakwatuna.com - Rumusan kurikulum yang jelas untuk keberlangsungan mata pelajaran Pendidikan Pancasila sangat diperlukan, terutama untuk membentuk karakter generasi bangsa. Hal ini diperlukan agar pelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah tidak dimanfaatkan oleh kelompok dan golongan tertentu.
“Kalau hanya judul, tidak ada kesepakatan dalam isi kurikulum, bisa berulang keadaan yang sebelumnya. Terlalu banyak kepentingan kekuasaan, proyek, dan lain-lain,” kata anggota Komisi X DPR RI, Ust. Raihan Iskandar saat dihubungi dakwatuna.com di Wisma DPR-RI, CIkopo-Bogor, Ahad (5/6).
Tanpa pembicaraan kurikulum yang jelas juga tidak akan bisa mencapai target yang diinginkan dari Pendidikan Pancasila itu sendiri, yaitu perubahan karakter. Contoh jelas hasil perubahan karakter bahkan bisa dilihat dari training-training pembentukan karakter. Sementara, metode pembentukan karakter seperti era dulu justru sangat membosankan.
Belum adanya kurikulum yang jelas dapat dilihat dari adanya kampus yang dahulu membuka jurusan Pancasila, namun kini sudah tidak ada lagi. “Meski secara penamaan mata pelajaran atau mata kuliah tidak tersurat, tetapi nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila dapat terus diajarkan sebagai bagian dari transformasi nilai-nilai karakter bangsa. Ini untuk menghindari ambil alih kepentingan di tengah atau dipolitisir,” kata Ust. Raihan.
Anggota Dewan dari Fraksi PKS ini mengatakan bahwa persoalan pembentukan karakter bangsa pernah disepakati. Namun kenyataan di lapangan lebih banyak dipolitisasi. Buku-buku yang beredar di sekolah kerap jelas menggambarkan hal ini.
Raihan mengakui, ini bagian dari tugas eksekutif. “Tapi perlu ada kesepakatan isi, konten, dan lain-lain. Sehingga ketika ada pelanggaran jelas, harus kuat sanksinya. Jangan sampai hanya sekadar proyek dan tidak ada target substansi yang menguatkan proses pendidikan karakter bangsa,” kata Ust. Raihan. (smb)
0 komentar:
Posting Komentar