Pada Pemilu 2009 PKS adalah pemenang keempat dengan suara 7,89%. Posisinya di bawah Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dibanding Pemilu 2004, persentase suara PKS cuma merambat 0,55%, tapi total suara malah turun dari 8,33 juta menjadi 8,21 juta suara. Di DKI Jakarta suaranya anjlok, pada Pemilu 2004 PKS mendapat 22% dan di 2009 menjadi 18%.
Para analis politik melihat, dalam pertarungan gubernur DKI Jakarta nanti, PKS sudah cukup belajar dari realitas sosial dimana sebagian besar warga non-PKS amat curiga dengan motif dan agenda partai itu. Tentu PKS akan mencari mitra koalisi dengan tujuan menutup kelemahan PKS karena merosotnya perolehan kursi DPRD di DKI.
Rencana itu masuk akal. PKS bisa mencari teman atau mitra dari PDIP, Gerindra, PAN atau PPP. Bisa juga mengajak sosok Rano Karno atau figur lain dari sayap independen sebagai Wagub. Ini sebagai bukti bahwa PKS berwatak kebangsaan, bukan Islam eksklusif.
Jika menang di DKI Jakarta dengan jumlah penduduk sangat besar dan APBN hingga Rp28 triliun per tahun, PKS punya sumber daya ekonomi-politik yang kuat.
Partai politik ini memang disegani. Jika menang di Jakarta, slogan ‘'Jakarta siapa yang punya’, bisa dijawab kubu PKS: ‘kita semua’. Mimpi PKS ini bisa jadi nyata, sebab politik adalah art of possibility, seni kemungkinan.
Dalam konteks merebut kekuasaan di DKI Jakarta, kalangan PKS menyadari pula adanya kecurigaan publik pada kiprah Islamisme mereka. Pada April 2009, sebuah buku bertajuk Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia diterbitkan The Wahid Institute Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, Maarif Institute dan Libforall Foundation.
Buku ini kontroversial karena memojokkan PKS sebagai agen kelompok garis keras Islam transnasional. Dalam buku ini, PKS dituding melakukan infiltrasi ke sekolah dan perguruan tinggi negeri dan berbagai institusi yang mencakup pemerintahan dan ormas Islam antara lain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
“Berbagai kritik dan koreksi tersebut di atas, menjadi masukan berharga bagi PKS,” kata Sapto Waluyo MSc, aktivis dan fungsionaris DPP PKS di Jakarta.
“PKS harus mempertimbangkan arus sosial yang menentang mereka di DKI Jakarta dan mengakomodasinya, jika mau menang dalam Pilkada DKI. Politik kan soal kompromi juga,” kata sosiolog muda Abas Jauhari MA dari UIN Jakarta.
Dalam upaya memimpin DKI Jakarta, tentu PKS bukan partai berkepala batu, dan sangat mungkin mempertimbangkan semua hal yang baik. Kini publik mungkin menunggu gerak langkah PKS. [mdr]
0 komentar:
Posting Komentar