BUMN dan Parpol Sulit Dipisahkan?

Anggota DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ecky Awal Muharram, mengatakan, hubungan antara badan usaha milik negara dan partai politik tidak terpisahkan. Menurut dia, hubungan ini sudah terjadi sejak era Orde Baru. Pada masa tersebut BUMN hanya dikuasai partai politik tertentu, tetapi saat ini oleh beberapa partai politik seiring dengan bertambahnya jumlah partai politik.

"Ini seperti gradasi warna. Dulu (Orde Baru) kan biasanya kelompok kuning yang menguasai BUMN. Sekarang sudah ada gradasinya, seperti warna biru, hijau, merah. Ya, seperti warna pelangi. Negara ini memang sudah banyak urusan dicampuri politik, termasuk BUMN ini," kata Ecky dalam diskusi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat,

Pengamat ekonomi, Ikhsan Modjo, mengatakan, saat ini mustahil membebaskan BUMN dari pengaruh politik. Hal ini mengakibatkan sulitnya membedakan antara politisasi dan profesionalitas BUMN.

"Sebenarnya mustahil membebaskan BUMN dari partai politik, dari dulu sampai sekarang. Kadang bilangnya mau profesional menjalankan BUMN, tetapi ternyata ada pengaruh politik juga. Ada kelompok biru, kuning, ya kita tahu sendirilah. Itu bukan jadi rahasia lagi," kata Ikhsan.

Namun, ia berpendapat, terlepas dari adanya intervensi politik di tubuh BUMN, jauh lebih penting adalah menjaga BUMN dari perilaku korup. "Mau politisi atau nonpolitisi yang ada di BUMN, kita tetap harus tahu latar belakang siapa dia, siapa yang ada di belakangnya. Kata kuncinya, jangan sampai ada korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam BUMN," kata Ikhsan. 

Posted in: Suara Wakil Rakyat