Jakarta (2/5) Pemerintah diharapkan berperan lebih strategis baik untuk mengurangi beban buruh dan pengusaha dan tidak sekedar terjebak pada peran menetapkan harga upah minimum semata. Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan menyediakan barang publik yang memadai. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Ecky Awal Mucharam di DPR, Senin (2/5).
“Fungsi utama pemerintah dalam hubungan buruh dan pengusaha bukan sekedar menetapkan upah minimum, tapi menyediakan fasilitas publik yang baik dari pajak yang sudah dibayar masyarakat. Kita harus menuntut peran pemerintah ini, kalau hanya untuk menetapkan upah minimum maka tidak perlu ada pemerintah,” jelas Ecky.
Menurut Legislator dari PKS ini, salah satu contoh peran pemerintah bagi buruh adalah dengan menyediakan fasilitas transportasi, pendidikan dan kesehatan yang baik dan terjangkau. Sedangkan bagi pengusaha bisa dengan menyediakan fasilitas infrastruktur yang baik seperti jalan, pelabuhan dan tenaga listrik yang terjamin
Selain itu, lanjut Ecky, yang dibutuhkan oleh pengusaha adalah dukungan agar usaha yang dijalankan berdaya saing tinggi. Hal itu bisa dilakukan dengan penyediaan infrastruktur yang baik dan dihilangkannya pungutan liar yang menimbulkan ketidakpastian biaya. “Infrastruktur itu domain pemerintah, pungutan liar juga dilakukan oknum pemerintah. Begitu juga dengan penyediaan fasilitas publik lain yang dapat meringankan beban hidup buruh adalah domain pemerintah. Jadi lucu kalau pemerintah seolah sudah memperjuangkan kepentingan buruh hanya dengan menaikkan upah minimum”, tutup Ecky.
0 komentar:
Posting Komentar