Anggota Komisi II DPR asal PKS Soroti Rekruitmen PNS yang Sarat KKN

Jakarta (Berita)

Sejumlah Anggota Komisi II DPR kembali menyoroti seleksi CPNS di daerah yang sarat KKN. Hal tersebut mengemuka saat Komisi II DPR mengadakan Raker dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara DAN Reformasi Birokrasi EE Mangindaan dan jajarannya, di Gedung Nusantara, Senin, (6/6).

Almuzzammil Yusuf (F-PKS) mempertanyakan kenapa seleksi CPNS tidak menggunakan komputerisasi sehingga dapat menghindari KKN maupun suap dilapangannya. “Apakah seleksi CPNS dapat langsung menggunakan komputerisisasi sehingga menghindari KKN,”tanyanya.

Menurut Almuzzammil, Komisi II DPR harus turun kelapangan mengawal proses rekruitment CPNS di daerah-daerah. “Saya mendapat informasi di daerah Dapil saya para calon pegawai di mintai uang sebesar Rp. 120 juta,”ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh Abdul Wahab Dalimunthe (F-PD), dia menyayangkan penerimaan pegawai CPNS yang cenderung penuh suap bahkan, di Daerahnya bisa mencapai Rp.200 juta. Dimana seharusnya, pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan Universitas dalam proses rekuritment tersebut. “Jika memungkinkan kita undang Universitas-Universitas ke Komisi II guna membicarakan proses mekanisme tersebut,”jelasnya.

Abdul Gafar Patappe dari Fraksi-PD menilai kasus perkasus penerimaan CPNS cenderung berada di daerah khusus BKD, bahkan kasus suap penerimaan CPNS berkisar Rp 100-200 juta. “Menpan harus mengambil tindakan tegas sehingga kasus suap tidak terjadi lagi,”terangnya.

Sementara Alexander litay dari PDIP mengatakan kebijakan reformasi pusat ternyata tidak sampai ke daerah apalagi dikaitkan dengan penerimaan CPNS yang sarat KKN. “Anggaran reformasi birokrasi selama 11 tahun terakhir mencapai Rp 11 Triliun namun timbul pertanyaan apakah kendali pusat ke daerah lemah,”katanya.

Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengatakan, terdapat pokok-pokok strategi kebijakan reformasi dan birokrasi 2010-2014 diantaranya memfokuskan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Selain itu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sehingga dapat memenuhi asas pelayanan prima yaitu cepat, murah, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif,”jelasnya.

Program lainnya yaitu melakukan pemantapan reformasi birokrasi yang menyeluruh dengan cara menyusun dan menyempurnakan berbagai peraturan UU, pembenahan sistem kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen pemerintah pusat dan daerah.

Disisi lain,lanjutnya, terus melakukan peningkatan profesionalisme SDM aparatur melalui pembenahan kepegawaian yang mencakup seluruh aspek pembinaan mulai dari penetapan formasi, rekruitmen, diklat, promosi, remunerasi penegakan disiplin serta peningkatan tertib administrasi kepegawaian.

Dia menambahkan, Kementerian juga melaksanakan fungsi pengawasan dan akuntabilitas aparatur melalui peningkatan efektifitas, efisien, dan kapasitas pengawasan aparatur pemerintah.

Program pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi di pagu Indikatif 2012 sebesar Rp. 92.640 miliar, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas kementerian PAN dan RB Rp. 63 miliar, kemudian program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kementerian PAN sebesar Rp. 4.2 miliar( dpr/aya)

Read More

Ecky : Amdocs di Tender Telkomsel berpotensi bocorkan rahasia Negara

Jakarta - Kemenangan Amdocs dalam tender pengadaan perangkat penagihan (billing system) Telkomsel senilai Rp 1,2 triliun dan tender Customer Relationship Management (CRM) Telkomsel senilai Rp1,8 triliun dipersoalkan oleh Anggota DPR.

Sebab, kemenangan perusahaan yang berbasis di Israel dan disinyalir menjadi salah satu penopang perekonomian Israel itu dapat berdampak pada keamanan informasi nasional.

Anggota Komisi VI DPR, Ecky Awal Muharam, mengatakan, Kedutaan Besar Amerika Serikat memang sudah memberikan klarifikasi yang menyatakan bahwa Amdocs adalah perusahaan yang berbasis di Missouri, Amerika Serikat. Namun, pada kenyataannya, lanjut Ecky, berdasarkan hasil investigasi ternyata induk perusahaan Amsdoc berada di Israel.

“Awalnya sudah diklarifikasi oleh Kedubes Amerika Serikat bahwa Amdocs adalah perusahaan yang berbasis di Missouri, Amerika Serikat, Namun nyatanya Amdocs Inc di Missouri hanyalah anak perusahaan dari Amdocs Ltd di Ra’anana, Israel. Karena itu, Telkomsel harus menggugurkan keikutsertaan Amdocs” ungkap politisi Fraksi PKS itu.

Pengelolaan CRM menurut Ecky, tidak bisa begitu saja diserahkan kepada perusahaan asing tanpa mekanisme pengawasan yang jelas. Hal ini, tambah Ecky, karena CRM berkaitan dengan data pelanggan Telkomsel yang mencapai 100 juta pelanggan dari berbagai kalangan, mulai dari tingkat pejabat pengambil keputusan sampai pelaku bisnis.

“Apalagi jika Israel memiliki akses untuk melakukan pemetaan profil pelanggan Telkomsel dan riwayat komunikasi mereka. Ini sangat berbahaya” jelasnya.

Ecky menekankan bahwa siapapun pemenang tender CRM Telkomsel berpotensi untuk membocorkan data kepada pihak asing karena lemahnya kontrol pemerintah, apalagi Israel yang seringkali melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

“Telkomsel ini terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia, masak kita serahkan datanya kepada Israel yang jelas-jelas tidak menghargai komunitas internasional?” katanya.

Seperti diketahui, Amdocs telah memenangi tender Telkomsel untuk pengadaan perangkat penagihan (billing system) senilai Rp1,2 triliun. Telkomsel berkilah bahwa keikutsertaan Amdocs hanya dalam tender billing system ini. Faktanya, Amdocs juga ambil bagian dalam tender CRM senilai Rp1,8 triliun.

Read More

Rumusan Baru Kurikulum Pendidikan Pancasila

dakwatuna.com - Rumusan kurikulum yang jelas untuk keberlangsungan mata pelajaran Pendidikan Pancasila sangat diperlukan, terutama untuk membentuk karakter generasi bangsa. Hal ini diperlukan agar pelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah tidak dimanfaatkan oleh kelompok dan golongan tertentu.

“Kalau hanya judul, tidak ada kesepakatan dalam isi kurikulum, bisa berulang keadaan yang sebelumnya. Terlalu banyak kepentingan kekuasaan, proyek, dan lain-lain,” kata anggota Komisi X DPR RI, Ust. Raihan Iskandar saat dihubungi dakwatuna.com di Wisma DPR-RI, CIkopo-Bogor, Ahad (5/6).

Tanpa pembicaraan kurikulum yang jelas juga tidak akan bisa mencapai target yang diinginkan dari Pendidikan Pancasila itu sendiri, yaitu perubahan karakter. Contoh jelas hasil perubahan karakter bahkan bisa dilihat dari training-training pembentukan karakter. Sementara, metode pembentukan karakter seperti era dulu justru sangat membosankan.

Belum adanya kurikulum yang jelas dapat dilihat dari adanya kampus yang dahulu membuka jurusan Pancasila, namun kini sudah tidak ada lagi. “Meski secara penamaan mata pelajaran atau mata kuliah tidak tersurat, tetapi nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila dapat terus diajarkan sebagai bagian dari transformasi nilai-nilai karakter bangsa. Ini untuk menghindari ambil alih kepentingan di tengah atau dipolitisir,” kata Ust. Raihan.

Anggota Dewan dari Fraksi PKS ini mengatakan bahwa persoalan pembentukan karakter bangsa pernah disepakati. Namun kenyataan di lapangan lebih banyak dipolitisasi. Buku-buku yang beredar di sekolah kerap jelas menggambarkan hal ini.

Raihan mengakui, ini bagian dari tugas eksekutif. “Tapi perlu ada kesepakatan isi, konten, dan lain-lain. Sehingga ketika ada pelanggaran jelas, harus kuat sanksinya. Jangan sampai hanya sekadar proyek dan tidak ada target substansi yang menguatkan proses pendidikan karakter bangsa,” kata Ust. Raihan. (smb)

Read More

Ta'limat Kaderisasi DPP PKS: SYIAR BULAN RAJAB 1432 H

SYIAR BULAN RAJAB 1432 H

(OPTIMALISASI AYYAMUL BIDH DAN PERINGATAN ISRA’ MI’RAJ)

“Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya’ban dan sampaikan kami di bulan Ramadhan”

Permohonan kepada Allah untuk diberkahi di bulan Rajab dan Sya’ban serta dapat berjumpa dengan bulan Ramadhan adalah salah satu doa orang shalih. Doa orang yang menangkap setiap kesempatan adalah peluang kebaikan. Dengan ini Bidang Kaderisasi DPP mengingatkan kepada seluruh kader dan simpatisan untuk memanfaatkan momentum tiga bulan ini (Rajab-Sya’ban-Ramadhan) sebagai kesempatan terbaik dalam memperluas geografis dan demografis dakwah serta meningkatkan kualitas hubungan ubudiyah kepada Allah SWT, dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembuatan dan pemasangan spanduk syi’ar bulan Rajab sekaligus penyambutan bulan Ramadhan di tempat-tempat strategis yang terlihat publik oleh seluruh level struktur (DPP, DPW, DPD, DPC, DPRa)

2. Memperbanyak puasa sunnah pada bulan Rajab, dan separuh pertama bulan Sya’ban. Terutama pada ayyamul bidh (rabu-kamis-jum’at/15-16-17 Juni 2011)

3. Meningkatkan amal yaumiyah (shalat berjamaah, tilawah, dzikir pagi dan sore/wazhifah kubra, shalat rawatib, qiyamullail, witir, dan dhuha)

4. Berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ma’ruf dan berguna

5. Memperbanyak silaturrahim dengan sanak kerabat, teman, dan tetangga

6. Mempersiapkan diri secara fisik dan finansial untuk menerima tugas-tugas dakwah, sebagai kesempatan untuk beramal shalih dan meraih berkah

Demikian syiar ini kami sampaikan, agar menjadi perhatian seluruh kader maupun simpatisan. Mohon Bidang Kaderisasi di semua level struktur, para nuqaba, serta murabbi untuk mensupport dan memutaba’ah kegiatan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan jazakumullah khairan jaza wabarakallahu fiikum.

Read More